Program Studi Manajemen Bisnis Syariah UNP Dorong Ekonomi Syariah di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang (UNP) melaksanakan program pengabdian masyarakat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (10/7). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sistem ekonomi berbasis syariah di tingkat nagari.
Acara yang berlangsung di Gedung Pertemuan Nagari ini dihadiri oleh perangkat nagari, Badan Musyawarah Nagari (Bamus), pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), pengurus BMT, pengurus masjid, pelaku UMKM, serta tokoh masyarakat.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah UNP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat, dan Tanpa Riba Community (TRC).
Ketua Tim Pengabdian, Hendri Andi Mesta, S.E., M.M., Ak, menegaskan pentingnya sinergi antara kampus dan nagari dalam membangun ekonomi lokal berbasis potensi yang ada. “Kampus hadir bukan hanya sebagai pusat ilmu, tapi juga sebagai mitra pembangunan masyarakat,” ujar Hendri.
Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu, Nofrizal, S.Pd., NL.P, secara resmi membuka acara dan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif ini. Ia juga menyatakan komitmen nagari dalam mendorong pendirian lembaga keuangan mikro berbasis syariah.
Materi utama disampaikan oleh Mahdianur, S.E., S.H., M.M, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan Teknologi Tepat Guna DPMD Sumbar.
Ia memaparkan peran strategis Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam mendorong kemandirian ekonomi nagari, akses permodalan UMKM, digitalisasi melalui Nagari Kreatif Hub, serta pengembangan produk unggulan dan ketahanan pangan.
Mahdianur menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan ekonomi daerah.
Diskusi berlangsung aktif. Bendahara BUMNag, Fiki Loeseka, menanyakan perhatian pemerintah terhadap Nagari Sikabu yang telah meraih penghargaan nagari berprestasi tingkat provinsi.
Ketua Koperasi, Hanifa, menyoroti minimnya sinergi antara koperasi dan BMT, sementara pengurus BMT, Muswan, mengungkapkan tantangan pembentukan lembaga BMT, terutama terkait rendahnya pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan syariah.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak DPMD dan tim pengabdian menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti melalui surat resmi kepada Gubernur Sumatera Barat.
Pemerintah juga membuka peluang sinergi koperasi dan BMT, serta mendukung kajian dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat.
Pada sesi berikutnya, Tim Tanpa Riba Community (TRC) membawakan materi bertema "Membangun Ekonomi Nagari Menuju Nagari Berkah Tanpa Riba". TRC memaparkan dampak negatif riba terhadap kesejahteraan masyarakat dan pentingnya kehadiran BUMNag sebagai lokomotif ekonomi yang halal dan berkeadilan.
Peserta juga diberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk riba, dampaknya, serta perbedaan mendasar dengan sistem pembiayaan syariah.
Sebagai tindak lanjut, Tim Pengabdian Prodi Manajemen Bisnis Syariah UNP — yang terdiri dari Hendri Andi Mesta, Firman, Irdha Yusra, Nia Ariyani Erlin, Maya Asria, dan Verselly Nisaa — akan mendampingi nagari dalam merintis pendirian BMT Syariah.
Program ini diharapkan menjadi fondasi penguatan kelembagaan ekonomi lokal serta meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat menuju kemandirian ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang mendukung program SDGs yakni SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).(*)
#SDGs #SDGs2 #nopoverty #SDGs8 #decentworksandeconomygrowth #SDGs 9 #industryinnovationsandinfrastructur #unp #universitasnegeripadang #beritaunp #unpkampusberdampak #diktisaintekberdampak #pengabdian
