Tim Evaluasi Inspektorat Kemendikbudristek Monev Implementasi ZI di FBS UNP
Padang—Tim Evaluasi Inspektorat Kemendikbudristek melaksanakan monitoring dan evaluasi Implementasi Zona Integritas (ZI) di Fakultas Bahasa dan Seni, hari ini Senin (8/5) di Ruang Sidang Senat lantai 4 Gedung Rektorat UNP. Hadir dari tim Monev dari Kemendikbudristek Sugiharto, Hani Handayani, dan Chandra. Sementara dari UNP dihadiri oleh Rektor, Sekretaris Universitas yang juga Sekretaris Reformasi Birokrasi UNP, Ketua RB UNP, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Dekan Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi, tim ZI masing-masing fakultas.
Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Prof. Ermanto, M.Hum mengatakan bahwa Pelaksanaan ZI di FBS, tidak terlepas dukungan dari pimpinan UNP dan Kemendikbudristek yang selalu memberikan pembinaan terhadap FBS yang baru satu tahun ini berdiri. Berbagai dampak positif telah dirasakan oleh dosen, tendik dan stakeholder FBS.
Rektor UNP, Prof. Ganefri, menyampaikan bahwa dengan adanya monev ini, FBS dapat bertransformasi menjadi lebih baik dan menjadi model bagi bagi fakultas lain yang belum melaksanakan ZI. Belajar dari apa yang telah dilakukan oleh FMIPA berbagai kebijakan Kemendikbudristek memberikan berbagai dampak positif terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholder atau pelanggan. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bagian dalam sistem tata kelola di UNP terutama dalam keterbukaan informasi publik .
Begitupun, ditingkat universitas, UNP berupaya memberikan pelayanan terbaik. UNP berupaya mencengah segala hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi universitas termasuk dalam mencegah korupsi. Tahun ini UNP mewajibkan semua fakultas membangun ZI, dimana sebelumnya FMIPA adalah fakultas pertama yang telah menerapkan, disusul oleh FE, dan FBS pada tahun berikutnya. dengan suksesnya kita menjalankan WBM/WBBK akan bermuara kepada lulusan yang berkarakter, berintegritas dan berakhlak mulia.
Ketua Tim Penilai Satuan Kerja (TPSK) menyampaikan, sejalan dengan good governance, tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik . Sugiharto melanjutkan, fokus ZI perbaikan unit kerja, perbaikan peran aktor dalam pembangunan, hasil dari pembangunan ZI dapat berdampak langsung terhadap publik/stakeholder. (SS/AB/Humas UNP)
