Prodi PPKn FIS UNP Gelar Pengabdian Kepada Masyarakat di Nagari Lambah, Kabupaten Agam
Universitas Negeri Padang (UNP) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) tahun ini memberlakukan kebijakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis prodi. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) mendapatkan dua kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Satu diantaranya berjudul Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perangkat Nagari dan Tokoh Masyarakat Berbasis Civic Engagement dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial Nagari. Kegiatan ini dilakukan di Nagari Lambah, Kabupaten Agam pada tanggal 3-5 Juli 2025. Apabila dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), maka kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap perwujudan nagari tanpa kemiskinan (SDG’s 1), nagari yang sehat dan sejahtera (SDG’s 3), nagari berkesetaraan gender (SDG’s 5), nagari tanpa kesenjangan (SDG’s 10), nagari yang damai dan berkeadilan (SDG’s 16), serta kemitraan untuk mencapai tujuan (SDG’s 17).
Kegiatan pengbadian kepada masyarakat ini diawali dengan sambutan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FIS Dr. Hasul, M.Si. Dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Nagari Lambah yang telah memfasilitasi bagi terselenggaranya kegiatan, serta mengharapkan kemitraan yang lebih intensif untuk menjadikan UNP khususnya FIS untuk memberikan kontribusi nyata-nya bagi pembangunan nagari sejalan dengan kebijakan kampus berdampak. Pemerintah Nagari Lambah melalui Sekretaris-nya menyatakan menyambut baik kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dan berharap kegiatan serupa akan terus berkelanjutan, bahkan siap menjadi nagari binaan UNP. Demikian antara lain isi sambutan yang disampaikannya.
Melalui kegiatan ini dielaborasi lima materi penting dalam upaya mewujudkan ketahanan sosial nagari, yaitu: (1) Ketahanan Sosial Nagari; (2) Kepemimpinan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Nagari; (3) Peran Lembaga Adat dalam Mediasi Konflik untuk Mewujudkan Ketahanan Sosial Nagari; (4) Ketahanan Keluarga dan Masyarakat untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan (5) Koperasi Merah Putih. Disamping pemaparan materi oleh masing-masing narasumber, juga dilakukan dialog atau tanya jawab serta diskusi mendalam dengan peserta. Adapun peserta terdiri dari Wali Nagari dan perangkat pemerintahan nagari, tokoh masyarakat, bundo kanduang, serta parik paga nagari yang berasal dari Nagari Lambah juga Nagari Panampuang, Kabupaten Agam. Jumlah peserta keseluruhan 30 orang.
Ketahanan sosial nagari merupakan kemampuan masyarakat nagari untuk menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti bencana alam, perubahan sosial, atau krisis ekonomi dengan cara yang tangguh dan adaptif. Demikian Prof. Dr. Suryanef, M.Si. yang juga Dekan FPK UNP ini mengawali uraiannya. Selanjutnya ia menegaskan bahwa ketahanan sosial nagari investasi penting bagi masa depan masyarakat nagari, dan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu katanya lagi, pencapaian tujuan ketahanan sosial nagari akan menjadikan nagari tangguh, mampu menghadapi berbagai tantangan, dan berkelanjutan dalam pembangunan, serta dapat mewujudkan nagari yang sejahtera.
Prof. Dr. Al Rafni, M.Si. dalam paparannya berkenaan dengan Kepemimpinan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Nagari menyatakan bahwa kepemimpinan nagari merujuk pada kemampuan Wali Nagari bersama perangkatnya dalam menjalankan pemerintahan nagari, mengelola sumberdaya, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lebih lanjut menurutnya kepemimpinan nagari akan berimplikasi terhadap ketahanan sosial nagari. Hal tersebut diantaranya adalah: (1) peningkatan partisipasi masyarakat; (2) penguatan modal sosial; (3) pembangunan yang berkelanjutan; (4) penyelesaian konflik; dan (5) pemberdayaan masyarakat. Al Rafni mengakhiri uraianya dengan penegasan bahwa kepemimpinan nagari yang efektif akan menjadi pendorong utama dalam membangun ketahanan sosial nagari, serta merupakan kunci utama dalam mewujudkan nagari yang maju, sejahtera, dan mandiri.
Melalui materinya Peran Lembaga Adat dalam Mediasi Konflik untuk Mewujudkan Ketahanan Sosial Nagari, Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D. mengungkapkan tiga falsafah tanah ulayat, yaitu: (1) falsafah pusako; (2) falsafah tarang jaleh; dan (3) falsafah hiduik bapandirian. Ia juga memberikan penjelasan bagaimana prinsip-prinsip penyelesaian konflik dan sangsi adat di Minangkabau. Disamping itu juga disampaikannya bagaimana caranya memperkuat lembaga adat guna mewujudkan ketahanan sosial nagari dan perlindungan Negara terhadap hukum adat.
Selanjutnya Dr. Fatmariza H., M.Hum. yang juga Ketua Satgas PPKS UNP memberikan penjelasan tentang Ketahanan Keluarga dan Masyarakat untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Melalui materi ini ia menggugah para peserta melalui ilustrasi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Payakumbuh. Lebih lanjut juga dinyatakan Fatmariza bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat masih tinggi, serta memerlukan upaya yang sistematis dan kolaboratif untuk melakukan deteksi dini. Oleh karena itu dalam konteks ini katanya lagi diperlukan sekali ketahanan keluarga dan masyarakat serta dukungan sosial.
Terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketahanan sosial nagari, Dr. Hasrul, M.Si. menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan salah satu kebijakan yang dapat mendukung keperluan tersebut. Paparannya diawali dengan filosofi koperasi merah putih yang mencakup: (1) gotong royong dan kekeluargaan; (2) kemandirian ekonomi desa/nagari; dan (3) pemanfaatan potensi lokal. Hasrul juga memberikan penjelasan bagaimana peta jalan pembentukan koperasi merah putih di berbagai desa/nagari maupun keluarahan.
Untuk mendalami pemahaman para peserta terhadap materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka dilakukan dialog/tanya jawab serta diskusi mendalam. Peserta menunjukkan antusiasnya yang sangat tinggi dalam memberikan respon. Pertanyaan yang bergulir tidak hanya menyangkut ketahanan sosial nagari, tetapi juga merambah persoalan faktual yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diskusi juga berjalan dengan hangat dan dinamis seiring pemikiran-pemikiran kritis para peserta. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan diyakini telah mencapai sasaran yang ditetapkan.
#SDGs3-good health and well-being #SDGs5-gender equality #SDGs10-reduce inequality #SDGs16-peace, justice, and strong institution #SDGs17-partnership for the goals
