UNP dan Kemenkum Tandatangani Nota Kesepahaman
Padang---Dalam rangka mendukung pelaksanaan program strategis Kementerian Hukum Republik Indonesia, khususnya dalam upaya perluasan keadilan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/ Kelurahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat telah berhasil mewujudkan 100% Pembentukan Pos Bantuan Hukum di 1265 Desa/ Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat.
Sehubungan dengan capaian tersebut, akan diselenggarakan Peresmian Pos Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Barat, oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi di Sumatera Barat salah satunya Universitas Negeri Padang (UNP), yang diwujudkan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Terkait dengan itu diselenggarakan penandatangan nota kesepahaman antara UNP oleh Rektor yang diwakilii oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D dengan pihak Kemenkumham RI dengan Menterikumham RI Supratman Andi Agtas Senin/ 30 Maret 2026 di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat, yang sekaligus dihadiri oleh Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansyarullah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Sumatera Barat Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini UNP akan terkoneksi dengan pihak Kemenkumham dalam membuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) karena sebagai PTNBH UNP telah puluhan melahirkan produk hukum berupa Peratoran Rektor.
Dekan FIS UNP Afriva Khaidir mengatakan pada Humas“ UNP siap bekerja sama dengan pihak Kementerian dan Kanwil kemenkumham Sumbar, karena di UNP juga telah berdiri Prodi Ilmu Hukum di FIS sejak 3 tahun yang lalu dan saat ini terus berkembang dan membangun kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah terkait seperti Kejari dan Kejati” (Er/ Humas UNP)
#unp #universitasnegeripadang #sdgs17 #kemdiktisaintek
