Dari Kuliah Umum Potensi dan Ancaman Batu Karst Sumbar, Prodi Ilmu Lingkungan UNP Temukan Momentum

Dari Kuliah Umum Potensi dan Ancaman Batu Karst Sumbar, Prodi Ilmu Lingkungan UNP Temukan Momentum
Printer Friendly, PDF & Email
Kategori

Padang  -- Inisiatif Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP) lewat Kuliah Umum dengan menghadirkan Pakar Karst UGM Dr. Eko Haryono, M.Si, memicu munculnya peluang untuk studi dan kajian baru tentang karst atau batu gemping.

Hal tersebut dikemukakan dalam presentasi Eko Haryono dihadapan hampir 50 orang peserta dari unsur mahasiswa, dosen dan pemerhati lingkungan di Ruang Sidang Pascasarjana UNP dalam rangka kuliah umum, Rabu (27/11).

Menurut Haryono, Prodi Ilmu Lingkungan UNP perlu menentukan arah kebijakan budidaya karst, agar tidak terjadi ekploitasi karst atau batu gamping secara besar-besaran oleh manusia. Ia menilai banyak peluang untuk studi dan kajian baru tentang karst tersebut.

"Kawasan Karst bentang alam merupakan bagian lindung geologi, di Pulau Sumatera perlu perlindungan kawasan karst karena karst di daerah ini beda dengan di pulau lain dan berpotensi untuk pengembangan industri semen," ujar Haryono, yang juga Ketua Prodi Doktor Ilmu Lingkungan Fakultas Geografi UGM ini.

Sementara itu, Ketua Prodi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana UNP Dr. Indang Dewata, M.Si mengatakan keberadaan karst atau batu gamping menjadi penting karena masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi 202 kg/ kwintal pertahun, yang digunakan untuk aktivitas industri, konstruksi bahkan pariwisata. Provinsi Sumatera Barat diperkirakan memiliki 260,845 hektar karst, yang terdapat pada tiga wilayah yang dibagi ke dalam tiga blok yang spesifik, yaitu Blok Padang, Blok Lubuk Sikaping dan Blok Padang Panjang.

Indang Dewata, menambahkan, keberadaan kawasan karst perlu ditelaah dengan Amdal/ KLHS dalam penetapan RTRW dan RPJMD mengingat tingginya interelasi antara manusia dengan kawasan karst di Prov. Sumatera Barat, sayangnya kata Ketua PKLH UNP ini, perhatian dan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan untuk penataan sekaligus pemetaan wilayah karst belum ada, padahal batu karst sebuah kekayaan alam di daerah ini. (Agusmardi/Humas UNP)