Pemagaran Tanah Bekas STO Disegerakan, Rektor UNP Minta YPKMI Kosongkan Lokasi

Pemagaran Tanah Bekas STO Disegerakan, Rektor UNP Minta YPKMI Kosongkan Lokasi
Printer Friendly, PDF & Email
Kategori

Padang -- Upaya akal-akalan sepihak tanah bekas STO di Jln Rahman Hakim No 6 Padang mendapat izin kelola dari Kementerian Pendidikan oleh pihak Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan  Masyarakat Indonesia (YPKMI) yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) tidak terbukti, setelah Rektor UNP, Prof Ganefri beserta utusan Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Riau, Sumbar dan Kepri beserta pimpinan Kejaksaaan Tinggi Sumbar mengunjungi lokasi tanah bekas STO tersebut pada hari Kamis (9/5).

Menurut Rektor UNP Prof. Ganefri, penempatan tanah dan gedung kampus bekas STO oleh YPKMI sejak tahun 1984 yang dijadikan dasar oleh pihak YPKMI tidak berlaku lagi setelah adanya berita acara serah terima aset bekas milik asing/tionghoa dari Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Riau, Sumbar dan Kepri pada 6 Desember 2018 lalu. 

"Bukti kepemilikan UNP atas tanah ini berdasarkan Putusan Menteri Keuangan RI No.76/KM.6/2018 tentang penyelesaian status kepemilikan secara sebagian atas aset bekas milik asing, makanya Kami memang sengaja tak memberitahukan secara tertulis kepada pihak YPKMI, karena tanah tersebut bukan milik YPKMI dan supaya pihak YPKMI memahami posisi tersebut dipasangan plang,"terang Ganefri.

Dikatakan rektor, pihaknya akan mempergunakan lokasi itu untuk membangun gedung laboratorium enterpreneurship dan kepada pihak YPKMI sesegeranya mengosongkan. Ditegaskannya, tanah itu jelas milik negara yang diberi kuasa pengelolaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kepada UNP.

"Tujuan peninjauan lapangan ini adalah menyampaikan rencana penetapan lokasi bekas STO yang merupakan aset milik UNP akan dibangun Laboratorium Entrepreneur UNP dan secepatnya pihak YPKMI mengosongkan lokasi ini," ujar rektor.

Kunjungan lapangan Rektor UNP bersama utusan Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Riau, Sumbar dan Kepri beserta pimpinan Kejaksaaan Tinggi Sumbar merupakan metode pengamanan aset tanah UNP dan langkah berikutnya adalah pemagaran terhadap lahan tersebut. (Humas UNP)