Berantas Politik Praktis, UNP Adakan Diskusi Publik Korupsi Politik di Negara Modern

Berantas Politik Praktis, UNP Adakan Diskusi Publik Korupsi Politik di Negara Modern
Printer Friendly, PDF & Email

Korupsi semakin naik daun di Indonesia saat ini, ditambah lagi dengan dibolehkannya mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu. Topik hangat ini disuguhkan oleh Universitas Negeri Padang dalam kegiatan Diskusi Publik Korupsi Politik di Negara Modern. Tidak tanggung-tanggung, UNP menghadirkan Mahfud MD: Pakar Politik Hukum, Febri Diansyah: Juru Bicara KPK, dan Donal Fariz: Koord. Divisi Korupsi Politik ICW guna menerangkan makna korupsi politik yang sedang marak di Indonesia .Diskusi ini dilangsungkan di Auditorium UNP Senin, 25 September 2018.

Dalam keadaan genting ini, Indonesia membutuhkan bibit-bibit untuk melawan tindakan korupsi, khususnya korupsi politik yang marak sejak tahun 2015. “korupsi politik yaitu korupsi yang dilakukan menggunakan jabatan” papar Mahfud di hadapan ribuan mahasiswa.

aa

Pemimpin memiliki peran penting dalam memberantas korupsi politik, untuk itu Mahfud mengharapkan pemimpin tegas menghadapi persoalan korupsi politik yang sangat genting ini. Perihal dibolehkannya mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai caleg dianggap Mahfud harus disertai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Rektor UNP, Prof. Ganefri Ph.D menegaskan UNP harus terbebas dari politik praktis. Keberadaan KPK Corner yang terletak di Perpustakaan Pusat akan membantu memberantas politik praktis yang masuk ke ranah kampus. UNP sendiri sebenarnya sudah lama menjalin kerjasama dengan KPK. Diharapkan mahasiswa dari tahun ke tahun semakin bersemangat menjadi penggiat anti korupsi. Diskusi publik ini dibuka dengan pemasangan pin anti korupsi kepada masing-masing perwakilan. (Humas UNP)

add