Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Printer Friendly, PDF & Email
Kategori

Apa itu Kampus Merdeka?

Halo #InsanDikti!

Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang diluncurkan pada tanggal 24 Januari 2020 dengan empat paket kebijakan sebagai pondasinya. Melalui kebijakan Kampus Merdeka, Mendikbud Nadiem Makarim ingin melakukan kerja sama antara universitas dengan berbagai pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru. Kebijakan ini dilakukan agar dapat mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan link and match di dunia nyata. Kerja sama dengan organisasi bisa mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penyerapan lapangan kerja.

Kebijakan pertama yaitu terkait pembukaan program studi baru memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam 100 QS World University Ranking lebih terbuka. Perizinan untuk membuka prodi bagi perguruan tinggi yang berakreditasi A dan B tetap menjalankan prosedur yang ditetapkan namun dengan proses yang lebih mudah.

Kebijakan kedua terkait penjaminan mutu akreditasi Perguruan Tinggi, Mendikbud Nadiem Makarim merumuskan sistem akreditasi Perguruan Tinggi dalam kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengenai pemerintah akan mempermudah akreditasi secara umum dengan melibatkan industri, asosiasi profesi, dan masyarakat.

Kebijakan ketiga terkait kebebasan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Status Perguruan Tinggi akan mempengaruhi bagaimana tingkat otonomi suatu perguruan tinggi. Dalam kebijakan Kampus Merdeka yang baru dikeluarkan, pemerintah akan membantu dengan mempermudah syarat administrasi bagi PTN BLU dan Satker tanpa terkait dengan status akreditasi perguruan tinggi tersebut. 

Kebijakan keempat yaitu terkait hak belajar 3 semester di luar prodi menjadi salah satu kebijakan yang dikemas dalam Kebijakan Kampus Merdeka. Melalui kebijakan ini mahasiswa memiliki fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya. Kegiatan yang bisa dilakukan mahasiswa di luar prodinya di antaranya magang atau praktik kerja di industri atau organisasi nonprofit, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, terlibat dalam proyek desa, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil, dan kegiatan lainnya yang disepakati dengan program studi. Tetapi kebijakan ini tidak berlaku pada mahasiswa pada prodi bidang kesehatan.

Apa harapan #InsanDikti mengenai empat kebijakan Kampus Merdeka ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya! ­čśŐ

Ikuti akun media sosial kami untuk info terbaru!
Instagram : ditjen.dikti
Twitter : ditjendikti
Facebook : ditjen.dikti
Youtube : Ditjen Dikti

#DitjenDikti
#KampusMerdeka
#PendidikanTinggi
#MerdekaBelajar

https://www.facebook.com/100645534838307/posts/106497870919740/?sfnsn=wiwspwa&extid=RoFf4rHezhhUqfjm