Kuliah Umum Ketua BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, M.A di UNP: Ingin Kuliah di Amerika & Eropa? Hubungi Saya

Kuliah Umum Ketua BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, M.A di UNP: Ingin Kuliah di Amerika & Eropa? Hubungi Saya
Category

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Bapak Dr. Harry Azhar Azis, M.A memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP) dalam rangka Dies Natalis UNP yang ke 62, pada hari Jumat, 16 September 2016. Ketua BPK mengucapkan selamat atas Dies Natalis UNP yang ke 62 tahun atau 2 tahun lebih tua dari beliau.

Dalam kuliah umum tersebut Ketua BPK RI menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di Sumbar sudah berjalan cukup baik. Terbukti, 20 pemda, yaitu 1 pemerintah provinsi dan 19 kabupaten/kota, 13 daerah diantaranya telah mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sisanya Wajar dengan Pengecualian (WDP). Beliau membandingkan bahwa WTP sama dengan nilai A dan WDP setara dengan B di perguruan tinggi.

Dr. Harry menyebutkan peru­bahan Undang-undang (UU) BPK Nomor 15 Tahun 2015, meminta BPK berada di seluruh provinsi di Indonesia yakni 34 provinsi. Dimana ada kepala perwakilan BPK yang siap me­ngawasi kepala daerah. “Ada 86 Kementerian, 34 lembaga, 539 peme­rintah daerah, 34 provinsi, 100 kota dan 300 kabupaten yang saat ini berada dalam pengawasan BPK,” ujarnya.

Dalam kuliah umumnya, Ketua BPK juga menyoroti belum meratanya distribusi kekayaan negara di 34 provinsi, kekayaan Negara masih belum merata. “Pulau Jawa menikmati 60 persen dari 2.000 Triliun keka­yaan Negara. Sumatera 23 persen dan Sumbar 2,3 persen. Maluku dan Papua yang berada di daerah timur Indonesia itu hanya menik­mati 1 persen kekayaan Ne­gara,” ungkapnya. Padahal lanjutnya, dalam UUD 1945 Pasal 23 Tentang Keuangan Negara bahwa,  pe­ngelolaan keuangan negara harus bersifat terbuka dan bertanggung jawab dan digunakan untuk sebe­sar-besarnya kemakmuran rakyat. Ke depan daerah harus membuat pusat-pusat pertumbuhan yang banyak me­nyerap keuangan Negara. “Seperti Batam yang dijadikan pusat in­dustri, uang negara terfokus kesana. Ini yang harus diperha­tikan daerah ke depan,” tambahnya.

rt

Sementara terkait dengan akuntabilitas penyelenggara Per­guruan Tinggi (PT), UNP sejauh ini sudah dapat dikatakan terbaik dalam hal akuntabiltas penyelenggaraan pendidikan tinggi. “Alhamdulilah UNP yang terbaik,” katanya. Dalam kesempatan tersebut beliau meminta calon wisudawan yang memiliki IPK di atas 3,5 dan 3 untuk menunjuk tangan. Kemudian Ketua BPK RI tersebut menjanjikan kepada lulusan UNP tersebut kalau ingin kuliah keluar negeri silahkan hubungi beliau. "Bagaimana cara menghubunginya, silahkan jadi teman beliau via facebook atau twitter" ujarnya.

Ketua BPK menyampaikan bahwa "alokasi anggaran sebesar 20 persen bagi pendidikan, benar-benar harus diwujudkan pemerintah. Untuk menunjang peningkatakan kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana, termasuk perguruan tinggi," katanya. Dana yang telah dialokasikan tersebut, menurutnya, tentu harus dikelola secara baik dan transparan. Sehingga tepat sasaran bagi yang membutuhkan.

Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada para mahasiswa yang berprestasi di kampus. Perhatian tersebut dilakukan melalui pemberian beasiswa untuk terus melanjutkan jenjang pendidikan mahasiswa. "Jika bisa beasiswa tersebut bisa menghantarkan mahasiswa untuk menuntut ilmu ke negara maju, untuk mewujudkan mimpinya," tambahnya.Sementara Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D.  menyampaikan bahwa UNP sangat berterima kasih atas kehadiran Ketua BPK RI di UNP. UNP saat ini tengah bersiap untuk menjadi universitas yang fokus dalam meningkatkan peran dalam me­ningkatan kompetensi sebagai research university. “UNP sudah mulai berubah dari agent of education, menjadi agent of economic and development se­hingga diharapkan mampu melahirkan inovasi dan paten yang mendo­rong perekonomian di Sumbar,” ujarnya.

Selain itu UNP juga akan mela­kukan peningkatan lulusan dari program S1 maupun Diploma. “Lulusan disiapkan juga untuk dapat memperoleh sertifikasi spesialiasi tertentu,”ujarnya. Ia juga mendorong agar mahasiswa juga menjadi agen pengelolaan keuangan yang baik. Selain menjadi agen perubahan. "Mahasiswa serta lulusan UNP harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat keuangan daerah, serta negara," lanjutnya.

Prof. Ganefri menambahkan bahwa di UNP kedepannya selain mendapatkan gelar sarjana para mahasiswa juga akan memperoleh sertifikasi sesuai bidang keilmuan masing-masing.

Rektor juga berharap agar kuliah umum ini agar semua peserta dapat memperoleh ilmu dan pengalaman dari Bapak Harry Azhar Azis. Sebelumnya Rektor UNP memperkenalkan bahwa sebelum menjabat Ketua BPK beliau juga anggota DPR RI dan juga seorang akademisi di Universitas Indonesia yang menyelesaikan pendidikannya di Amerika, dan ia aslinya dari Padang Pariaman Sumatera Barat. (HA)

Berikut video lengkap acara Kuliah Umum yang disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) UNP.